1) Dasar Hukum
a. PP No. 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara
b. PP No. 31
Tahun 2005 tentang perubahan PP No. 40 Tahun 1994
c. PP No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan,Penetapan Status, Pengalihan Status,
dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
d. Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan
Hak atas Rumah Negara.
2) Defnisi Rumah
Negara
Rumah negara
merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN,
sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang
pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai
pengadaan,penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas rumah negara
tersebut, dalam peraturan perundang-undangan.
Definisi dari
rumah negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara1, adalah bangunan yang
dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai
Negeri.
3)
Peruntukan Rumah Negara
Rumah negara hanya dapat diberikan kepada
Pejabat atau Pegawai Negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat didalamnya.
Rumah negara tersebut memiliki status golongan rumah negara yang diatur dalam
PP No. 40 Tahun 1994 Jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yaitu :
a.
Rumah Negara Golongan I, adalah Rumah
Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat
jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya
terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu
tersebut.
Rumah negara yang memiliki fungsi secara
langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu instansi, rumah
sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan, dan laboratorium otomatis
ditetapkan sebagai rumah golongan ini. Rumah negara golongan ini juga
dapat disebut sebagai rumah Jabatan.
- Rumah Negara Golongan II, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Rumah negara golongan ini juga dapat disebut sebagai rumah instansi.
- Rumah Negara Golongan III, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
Pejabat atau Pegawai Negeri yang ingin
menghuni rumah negara tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.
Harus memiliki Surat Izin Penghunian yang
diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik
Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima.
b.
Suami dan istri yang masing berstatus
Pegawai Negeri, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara, keuali apabila suami
istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
4. Standar tipe dan klas rumah negara bagi
pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut;
a.
Tipe Khusus diperuntukan bagi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah
Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabatpejabat yang
jabatannya setingkat dengan Menteri, dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah
1000 m2;
b.
Tipe A diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur
Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon I
atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/e dan IV/d, dengan luas bangunan 250 m2 dan
luas tanah 600m2;
c.
Tipe B diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil,
Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat
yang jabatannya setingkat Eselon II atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan
IV/e, dengan luas bangunan 120m2 dan luas tanah 350m2;
d.
Tipe C diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang,
Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil Golongan
IV/a sampai dengan IV/c, dengan luas bangunan 70m2 dan luas tanah 200m2;
e.
Tipe D diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,
Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil Golongan
III/a sampai dengan III/b, dengan luas bangunan 50m2 dan luas tanah 120m2;
f. Tipe E diperuntukan bagi Kepala Sub
Seksi, Pejabat yang jabatannya setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan
II/d kebawah, dengan luas bangunan 36m2 dan luas tanah 100m2.
5. Kewajiban Penghuni Rumah Negara adalah:
a. menempati
rumah negara selambat-lambatnya dalamjangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
Surat Izin Penghunian diterima;
b. membayar
sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. memelihara
dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya;
d. membayar
pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah
negara;
e. membayar
biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
f. mengosongkan
dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan
Surat Izin Penghunian; dan
g. mengajukan
permohonan pengalihan hak paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi
Rumah Negara Golongan III.
6. Larangan bagi penghuni Ruma Negara :
a.
mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi
yang bersangkutan;
b.
menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
c.
menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
d.
menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing
suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.
Apabila
penghuni rumah negara
tidak lagi memegang jabatan, berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan atau
tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke
daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan
penghunian rumah negara, wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tidak lagi memegang jabatan
tersebut atau sejak surat izin penghunian dicabut.
7.
Pengadaan Rumah
Dinas
Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan
dengan cara pembangunan, pembelian,
tukarmenukar,tukar bangun atau hibah. Mekanisme
pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan hak atas rumah negara Pengaturan
mekanisme yang berkaitan dengan rumah negara terdapat dalam Peraturan Presiden
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.
8.
Pengelolaan Rumah Negara
Pengelolaan Rumah Negara merupakan
kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan.
a.
Penetapan Status
a. Untuk
menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara
sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara
Golongan III.
b. Penetapan
status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan
II dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
c.
Penetapan starus Rumah Negara Golongan III
dilakukan oleh Menteri.
b.
Pendaftaran
Setiap Rumah Negara wajib didaftarkan
dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan kepada Menteri.
9. Penghapusan
Penghapusan Rumah Negara dapat dilakukan antara lain
karena:
a. Rumah dinas sudah tidak layak huni;
b. terkena rencana tata ruang
c. terkena bencana;
d. Rumah dinas dialihkan haknya kepada
penghuni.
Penghapusan Rumah Negara sebagaimana
tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengalihan
Status dan Hak atas Rumah Negara
- Pengalihan Status Rumah Negara
Rumah negara yang dapat dialihkan statusnya hanya
Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara
Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi
kebutuhan Rumah Jabatan. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai
mess/asrama sipil dan ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara
Golongan III. Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena
adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan
semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan Menteri; Rumah Negara
Golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III
yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya
dari golongan II menjadi golongan III setelah mendapat izin dari pemegang hak
atas tanah.Pengalihan
status rumah negara yang berbentuk rumah susun dari golongan II menjadi
golongan III dilakukan untuk satu blok rumah susun yang status tanahnyasudah
ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pengalihan Hak atas Rumah Dinas
Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara
Golongan III sebagaimana dimaksud beserta atau
tidak beserta tanahnya hanya dapat
dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan
penghuni. Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan
haknya. Untuk suami dan
isteri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni
rumah negara, hanya dapat diberikan kewenangna pengalihan hak kepada salah
satu dari suami dan isteri yang bersangkutan. Pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari negara, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara;
- Permasalahan yang terkait dengan rumah dinas
a. Banyak Rumah Negara yang belum dimanfaatkan secara
optimal. Misalnya: banyak rumah negara yang tidak dihuni (kosong).
Di beberapa daerah di
Indonesia, masih banyak rumah dinas yang tidak dihuni (kosong). Jika hal ini
dibiarkan terlalu lama, maka dapat berdampak pada rusaknya rumah tersebut, yang
akhirnya akan membebani Negara untuk membiayai perbaikan rumah tersebut.
b. Banyak praktek pungutan tak resmi oleh penghuni lama
kepada penghuni baru yang akan menempati rumah dinas.
Di beberapa daerah di
Indonesia khususnya di kota besar, banyak terjadi praktek pungutan liar oleh penghuni lama kepada
penghuni yang baru. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang
berlaku. Praktek seperti ini terjadi
karena adanya keinginan penghuni lama untuk mendapatkan uang
pengganti/kompensasi atas biaya yang selama ini telah mereka keluarkan untuk
merawat atau merenovasi rumah. Hal ini dapat membebani pegawai/pejabat baru yang
ingin menempati rumah dinas. Dan dapat menimbulkan mindset seolah-olah rumah
dinas tersebut telah dibeli dan menjadi milik pribadi penghuninya, yang jika
dibiarkan akan berdampak pada sulitnya menginstruksikan penghuni tersebut untuk
keluar dari rumah tersebut ketika habis hak nya.
c. Masih banyak rumah dinas yang dihuni oleh orang yang
sebenarnya tidak lagi berhak menghuni rumah dinas tersebut. Misalnya, pegawai
yang sudah pensiun atau mutasi.
d. Di daerah tertentu
khususnya di kota besar, jumlah rumah dinas tidak sepadan dengan jumlah pegawai.
- Solusi yang diusulkan atas masalah tersebut antara lain:
a. Untuk menghindari idle asset dan untuk mencegah
kerusakan atas rumah dinas yang kosong, alangkah baiknya jika rumah dinas
tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga. Hal ini juga dapat menambah
penerimaan Negara.
b. Tindakan paksa dengan mengusir penghuni yang sudah
menerapkan pungutan secara turun menurun tersebut tidak akan menyelesaikan
masalah, walaupun aturan menyatakan tegas bahwa negara berhak mengusir.
Tindakan yang lebih halus dapat berupa pemberian uang pengganti dalam jumlah
tertentu oleh negara kepada penghuni terkhir, sehingga penghuni berikutnya
tidak mengeluarkan biaya apapun, yang akhirnya akan memutus rantai pungutan
tersebut. Ketika rantai pungli sudah hilang, maka negara akan
lebih mudah dalam melakukan tindakan penertiban.
c. Tindakan tegas bagi pegawai yang sudah tidak berhak
menghuni rumah dinas, baik berupa penerbitan surat teguran, pemberian kompensasi,
maupun pengusiran.
d. Penambahan jumlah
rumah dinas. Jika lahannya tidak mencukupi, maka dapat dibuatkan rumah susun
dinas. Yang perlu dikaji lebih dalam adalah “ lebih baik mana antara pengadaan
rumah dinas atau pemberian tunjangan rumah singgah bagi pegawai negeri?”
By : Bayu Dwi Nurcahyo
email : bdwinurcahyo@gmail.com
Pak sy mau tanya. Bagaimana cara / prosedur merubah status Rumah Negara Golongan III Menjadi Golongan II, Tahap tahap nya seperti apa?terimakasih
BalasHapusMaaf sekali baru membalas pak, terselip pertanyaan bapak, baru baca
HapusProsedurnya ada dijeaskan di PERMEN PU No.22/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008. ada dijelaskan di pasal-pasalnya
terima kasih
Maaf sekali baru membalas pak, terselip pertanyaan bapak, baru baca
HapusProsedurnya ada dijeaskan di PERMEN PU No.22/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008. ada dijelaskan di pasal-pasalnya
terima kasih
mohon bantuannya formulasi perhitungan sewa rumah negara untuk PNS
BalasHapusSaya ingin bertanya, siapakah yg wajib membayar pbb atas rumah dinas tsb? Pemerintah atau penghuni rumah dinas? Terima kasih
BalasHapusSenada dengan Ibu Estiana, siapakah yg wajib membayar pbb atas rumah dinas tsb? Pemerintah atau penghuni rumah dinas? Terutama rumah dinas Golongan I?
BalasHapusTerima kasih
Maaf baru balas,,
BalasHapusBaru tahu kalau ada yg tanya,hehe
@pak harun..untuk tatacara perhiungan sewa rumah negara diatur di Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah nomor 373/KPTS/M/2001 tentang sewa rumah negara..disitu ada rumus2 perhitungannya, lengkap,,monggoh dicek mas, siapa tau membantu..
@estiana dan dina,,yang wajib membayar PBB adalah penghuni rumah negara..saya termasuk penghuni rumah negara gol.II, dan diwajibkan bayar PBB tiap tahunnya. Selain itu saya juga bayar iyuran sewa bulanan, yg dipotong langsung dari gaji oleh bendaharawan gaji..
Gmn?koreksi kalau ada salah ya..
Ada pertanyaan lain?
Maaf mas sy mau tnya ttng undang undang atau dasar ttng penghuni rumah dinas yg di potong dri gaji oleh bendahara gaji.?
HapusPak saya mau bertanya, apakah boleh pegawai yang sudah mendapatkan rumah dinas dengan cara membeli, kemudian membeli lagi tanah negara yang ada di samping rumah tersebut. Sementara tanah itu sudah diberikan kepada pegawai yang belum mendapatkan rumah dinas. Tks.
BalasHapusPak saya mau bertanya, apakah boleh pegawai yang sudah mendapatkan rumah dinas dengan cara membeli, kemudian membeli lagi tanah negara yang ada di samping rumah tersebut. Sementara tanah itu sudah diberikan kepada pegawai yang belum mendapatkan rumah dinas. Tks.
BalasHapusPak saya mau bertanya, apakah boleh pegawai yang sudah mendapatkan rumah dinas dengan cara membeli, kemudian membeli lagi tanah negara yang ada di samping rumah tersebut. Sementara tanah itu sudah diberikan kepada pegawai yang belum mendapatkan rumah dinas. Tks.
BalasHapusPak, fasilitas rumah dinas yg diberikan kpd pegawai itu sebatas apa? apakah hanya tanah dan bangunan rumahnya saja atau kah plus isi rumah standar (tempat tidur,kursi tamu). Jika rumah dinas dalam kondisi tdk terawat/rusak, siapakah yg berhak memperbaikinya (apakah negara atau si penghuni baru). trim
BalasHapusMenanyakan hal sama, apabila rumah dinas rusak, sesuai aturan siapa yang berhak memperbaiki.?
HapusAss... pak, sy mau tanya, sesuai rumus perhitungan sewa rumah dinas disitu diminta Harga Satuan Bangunan. dimana diperoleh Harga Satuan Bangunan tersebut? apakah berdasarkan dari PMK33 yaitu Nilai Bangunan dibagi Luas Bangunan? karena sebelumnya kami telah menghubungi pemerintah daerah setempat dalam hal ini kantor PU, katanya tidak ada harga satuan bangunan yg dikeluarkan oleh PU. mohon penjelasannya pak. terima kasih
BalasHapusBagaimans Mas untuk rumah dinas jabatan kepala dinas...dapatkah dibuatkan rumahnya atau diberikan tunjangan perumahan seperti pada anggota DPRD
BalasHapusAtau kepala daerah ? Terima kasih . Ditunggu jawabnya.
Apabila sejarah tanah yang ditempati oleh instansi negara, sudah diberikan kepada pihak pemprov, apakah masih bisa di katakan bahwa itu adalah rumah negara..??
BalasHapusSaya mau tanya , untuk menempati rumah negara di lingkungan polisi gimana tahapanya mas ? terima kasih
BalasHapusSaya mau tanya, apakah rumah dinas milik pemda itu termasuk rumah negara??
BalasHapusSaya mau tanya, apakah dibolehkan memlihara hewan ternak dilingkungan rumah dinas ?
BalasHapusBerkaitan dengan fungsi Rumah Negara, bagaimana jika Rumah Negara dipergunakan untuk berjualan???
BalasHapusBisa apa tidak mengusulkan rehab rumah dinas? Kalau bisa, prosedurnya bagaimana?
BalasHapusMohon informasinya, apakah rumah dinas yang di biayai dari APBN itu sama artinya dengan rumah dinas yang diberi bantuan dari proyek kerjasama ? yang membingungkan sama sama rumah dinas...kok pada akhir akhir ini, hanya rumah dinas dari sumberdana APBN yang bisa diusulkan menjadi gol III ? Padahal dilihat dari lokasinya , baik rumah dinas yang dibangun dari sumberdana APBN maupun dari sumberdana dari hasil kerjasama, menempati lokasi yang sama...? Padahal sama sama rumah dinas ....!
BalasHapusMohon izin bertanya.. bolehkah pegawai titipan kementrian ke pemda di berikan rumah dinas pemda?
BalasHapusBagaimana prosedur beli rumah dinas milik orang tua (alm) oleh ahli waris dimana status rumah maaih rumah dinas
BalasHapusmohon izin bertanya tentang perbedangan ruhma dinas dngan mes
BalasHapusApakah rumah dinas boleh dtinggali honorer ?
BalasHapus*Meskipun ada kebijakan kepala kantor
adakah ketentuan batas pemakaian daya listrik di rumah dinas
BalasHapusMohon maaf pak, saya mau Tanya, Apakah Ada aturan UU yg mengizinkan rumah dinas kepala puskesmas dijadikan sebagai rumah dagang (kios) oleh kepala puskesmas....?
BalasHapusKepada
BalasHapusYth. Pak Bayu
Dengan hormat ,
Saya mau bertanya..Apakah rumah dinas Golongan III milik negara yg seperti di bilang PP bisa di pindah kan hak miliknya atau dibeli oleh penghuni yg sudah pensiun krn sebelumnya adlah PNS yg diberikan Gubernur rumah dinas utk ditinggalin..dan mau membayar lunas untuk kepemilikan pribadi
Pak, bagaimana kaloa rumah pribadi di jadikan rumah dinas apakah boleh? Adakah ketentuannya? Atau aturan sahnya?
BalasHapus